JAKARTA, Transportasi gratis bagi penyandang disabilitas sebenarnya sudah ada sejak 2017 atau 2018. Namun, prosedur pendaftarannya masih menyulitkan. Kisah yang sama dilontarkan seorang warga penghuni rumah susun yang bilang sistemnya masih ribet.
Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno baru-baru ini mengumumkan akan memperluas layanan transportasi gratis bagi 15 golongan masyarakat. Kebijakan ini mencakup fasilitas naik Transjakarta, MRT, dan LRT tanpa biaya bagi kelompok tertentu.
Seperti kami kutip dari laman wargakota.id yang kami akses pada Rabu 19 Februari 2025, Nirwono Joga, perwakilan tim transisi Pramono-Rano bidang kebijakan publik mengatakan: ""Kami ingin memastikan akses transportasi publik yang lebih inklusif dan mendukung mobilitas masyarakat."
Pernyataan Nirwono Joga dilontarkan satu minggu sebelum Pramono-Rano dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan. Pada masa kampanye Pemilihan Gubernur atau Pilgub 2024 silam, mereka berjanji akan menggratiskan tarif LRT dan MRT jika menang dalam Pilkada Jakarta 2024.
Pramono menyebut tarif LRT dan MRT akan digratiskan untuk 15 golongan tertentu. Pramono meyakini langkah ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan, beberapa diantaranya mengurangi kemacetan di Jakarta dan pengeluaran keluarga dapat ditekan.
“Harus ada kerjasama antara Pemerintah Jakarta dengan Pemerintah Pusat dan karena ini ada dampaknya bagi pemerintah sekitar, yaitu Bogor, Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan, saya yakin dengan kita duduk bersama, ini bisa dilakukan, ” ujar Pramono saat berkampanye ke GOR Cengkareng, Jakarta Barat, pada Sabtu (5/10/2024).
Implementasi kebijakan baru ini rencananya dimulai pada 24 April 2025, bertepatan dengan Hari Transportasi Nasional.
Selama ini, layanan akses Transjakarta gratis bisa didapatkan dengan menggunakan Jakcard Combo milik Bank DKI ataupun TJ Card keluaran PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Ada enam golongan yang bisa menjadi penerima Layanan Gratis dengan Jakcard Combo dan sembilan golongan dengan TJ Card. Apa saja yang termasuk golongan tersebut? Berikut rinciannya, seperti ditulis smartcity.jakarta.go.id:
15 Golongan Penerima Layanan Gratis Transjakarta (TJ Card)
Penerima Layanan Gratis dengan kartu Jakcard Combo meliputi golongan-golongan berikut:
1. Pegawai Negeri Sipil Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya;
2. Tenaga Kontrak yang bekerja di Pemprov DKI;
3. Pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP);
4. Karyawan Swasta tertentu/Pekerja (Gaji sesuai UMP melalui Bank DKI);
5. Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa;
6. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
Keenam golongan penerima Layanan Gratis dengan Jakcard Combo tersebut dapat melakukan pendaftaran program dengan menghubungi Bank DKI.
Sementara itu, berikut penerima Layanan Gratis dengan TJ Card:
1. Lanjut usia 60 tahun ke atas (lansia);
2. Penyandang disabilitas;
3. Anggota Veteran Republik Indonesia;
4. Penerima Raskin (pemilik Kartu Keluarga Sejahtera);
5. Penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu;
6. Pengurus masjid (marbot);
7. Pendidik dan tenaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Baca juga:
Rest Area Ramah Difabel ASTRA Infra
|
8. Larva monitor;
9. Anggota TNI/Polri.
Dalam kebijakan baru, cakupan penerima layanan gratis akan diperluas. "Kami mengusulkan agar tidak hanya marbot masjid, tetapi juga penjaga tempat ibadah lain seperti gereja dan pura mendapatkan fasilitas ini, " ujar Nirwono Joga.
Respon Warga
Didi Suwandi, Ketua Forum Masyarakat Rusun Marunda, menyambut baik rencana ini. "Kami mendukung penuh kebijakan transportasi gratis ini. Dulu, layanan serupa pernah ada, tetapi sistemnya masih ribet, seperti harus membawa Kartu Keluarga untuk naik Transjakarta gratis, " ujarnya.
Menurut Didi, infrastruktur jalan menuju dan dari Marunda masih menjadi kendala utama bagi warga rusun dalam memanfaatkan transportasi umum. "Kalau infrastrukturnya baik, warga akan lebih memilih angkutan umum daripada kendaraan pribadi. Saat ini, jalan di Marunda masih bercampur dengan jalur industri, membuat perjalanan menjadi lebih lama, " jelasnya.
Selain itu, Didi juga menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih luas mengenai mekanisme pendaftaran bagi warga rusun. "Kami pasti tertarik untuk mendaftar, tapi prosesnya harus jelas dan tidak menyulitkan. Jangan sampai ada warga yang kesulitan karena kurangnya informasi, " katanya.
Mahreta Maha, Sekretaris Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), juga memberikan tanggapannya. "Transportasi gratis bagi penyandang disabilitas sebenarnya sudah ada sejak 2017 atau 2018. Namun, prosedur pendaftarannya masih menyulitkan, seperti keharusan memiliki surat keterangan disabilitas dari puskesmas, " ungkapnya.
Menurut Mahreta, banyak penyandang disabilitas kesulitan mengakses layanan ini karena prosedur administrasi yang berbelit. "Dulu, cukup menunjukkan KTP DKI, sekarang harus ada dokumen tambahan. Selain itu, kartu gratis harus diperpanjang secara berkala, yang bagi sebagian penyandang disabilitas menjadi tantangan tersendiri karena keterbatasan mobilitas, " jelasnya.
Ia juga menyoroti kurangnya aksesibilitas di beberapa halte dan stasiun. "Beberapa lokasi belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas. Sarana penunjang seperti jalur khusus, guiding block, dan lift masih perlu diperbaiki agar kami bisa benar-benar merasakan manfaat dari transportasi gratis ini, " katanya.
Didi dan Mahreta berharap kebijakan ini diterapkan dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan dan aksesibilitas bagi seluruh kelompok yang berhak. "Yang penting, transportasi gratis ini tidak hanya sekadar kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat yang membutuhkan, " pungkas Mahreta.
Apa tanggapan DPRD DKI Jakarta ?
Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, menyebut kebijakan ini sebagai langkah baik. "Langkah ini bagus, tapi tetap harus dikaitkan dengan kemampuan keuangan Pemprov DKI Jakarta, " ujarnya.
Namun, August menilai perlu ada kajian lebih lanjut terkait efektivitas kebijakan ini.
Menurutnya, salah satu kendala utama adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. "Saat reses, saya menemukan banyak warga, terutama lansia, yang belum tahu cara mendaftar, " kata August.
Baca juga:
HUT 497 Kota Jakarta, Apa Kabar Transjakarta
|
Pendaftaran layanan gratis ini telah tersedia secara mandiri melalui situs resmi TransJakarta. Namun, masih banyak warga yang kesulitan mengakses informasi dan membutuhkan fasilitasi lebih lanjut.
August mengusulkan agar pemerintah melibatkan RT dan RW dalam proses pendaftaran. "Bisa juga ada pos pelayanan di kelurahan, sehingga warga yang kesulitan mendaftar bisa mendapatkan bantuan langsung, " ujarnya menjelaskan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan agar program ini tidak disalahgunakan. "Sering kali kartu transportasi gratis digunakan oleh orang yang tidak berhak. Harus ada sistem pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan, " ucapnya menambahkan.
Program ini juga masih menghadapi kendala dalam perpanjangan masa berlaku kartu. Beberapa warga mengeluhkan prosedur yang dinilai rumit, terutama bagi penyandang disabilitas. "Peserta harus memperpanjang kartu setiap tahun dengan datang langsung ke kantor tertentu. Ini cukup merepotkan bagi lansia dan penyandang disabilitas, " ujar August.
Ia menyarankan agar perpanjangan bisa dilakukan secara otomatis atau dengan sistem pengingat dari pemerintah. "Sebelum masa berlaku habis, kelurahan atau RT/RW bisa menginformasikan warga agar segera memperpanjang, " ucapnya.
Di sisi lain, efektivitas program ini juga bergantung pada optimalisasi jalur transportasi. August menilai bahwa pengembangan rute MRT dan LRT masih belum optimal. "Pembangunan jalur baru MRT dan LRT memang membutuhkan anggaran besar, tapi harus tetap berjalan paralel dengan program layanan gratis ini, " tuturnya.
Ia berharap program ini dapat berjalan dengan lebih baik melalui koordinasi antara berbagai pihak. "Koordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Perhubungan sangat penting agar program ini tepat sasaran, " ujarnya. (bp)